Presiden Jokowi bersama dengan jajaran terkait menggelar rapat terbatas membahas soal penganggaran dana desa dan dana kelurahan di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat .
Dalam arahannya, Presiden jokowi meminta Menteri KemenkeuRI untuk segera menyiapkan mekanisme pencairan dana kelurahan yang telah dianggarkan dalam APBN 2019 atas persetujuan DPR_RI.
Presiden jokowi juga meminta jajarannya untuk menyiapkan kerangka pengawasan dan evaluasi bagi penggunaan dana kelurahan itu agar tidak disalahgunakan.
Presiden jokowi: Saya minta Menteri KemenkeuRI segera menyiapkan mekanisme pencairan dana kelurahan ini sehingga bisa segera dimanfaatkan.
Presiden jokowi: Saya juga minta Menteri Kemendagri_RI menyiapkan kerangka untuk pengawasan dan evaluasi agar pemanfaatan dana kelurahan ini betul-betul menyentuh kepentingan warga di kelurahan dan warga perkotaan .
Presiden jokowi menegaskan, dana kelurahan tidak muncul secara tiba-tiba. Kebijakan ini diambil atas usulan para wali kota seluruh Indonesia yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) sejak tiga tahun lalu.
Presiden jokowi: Merespons aspirasi para wali kota tadi dalam APBN 2019 pemerintah dengan persetujuan DPR_RI telah menganggarkan dana kelurahan sebesar Rp 3 triliun .
Sementara terkait dengan dana desa, Presiden jokowi mengatakan bahwa dalam empat tahun belakangan, pemerintah telah mengucurkan anggaran sebesar Rp 187 triliun untuk pembangunan di desa-desa yang meningkat setiap tahunnya.
Pada tahun 2019 mendatang, pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 70 triliun untuk dana desa .
Kenaikan anggaran tersebut diminta oleh Presiden jokowi untuk benar-benar dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat pedesaan. Maka itu, pemanfaatan dana tersebut harus dikawal dan diawasi.
Presiden jokowi: Saya ingin agar pemanfaatan dana desa didampingi, dikawal, dan fokus mengurangi kemiskinan dan ketimpangan yang ada di pedesaan, mengembangkan ekonomi produktif, menggerakkan industri-industri kecil yang ada di pedesaan.
Sumber:media sosial kantor staff presiden
Dalam arahannya, Presiden jokowi meminta Menteri KemenkeuRI untuk segera menyiapkan mekanisme pencairan dana kelurahan yang telah dianggarkan dalam APBN 2019 atas persetujuan DPR_RI.
Presiden jokowi juga meminta jajarannya untuk menyiapkan kerangka pengawasan dan evaluasi bagi penggunaan dana kelurahan itu agar tidak disalahgunakan.
Presiden jokowi: Saya minta Menteri KemenkeuRI segera menyiapkan mekanisme pencairan dana kelurahan ini sehingga bisa segera dimanfaatkan.
Presiden jokowi: Saya juga minta Menteri Kemendagri_RI menyiapkan kerangka untuk pengawasan dan evaluasi agar pemanfaatan dana kelurahan ini betul-betul menyentuh kepentingan warga di kelurahan dan warga perkotaan .
Presiden jokowi menegaskan, dana kelurahan tidak muncul secara tiba-tiba. Kebijakan ini diambil atas usulan para wali kota seluruh Indonesia yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) sejak tiga tahun lalu.
Presiden jokowi: Merespons aspirasi para wali kota tadi dalam APBN 2019 pemerintah dengan persetujuan DPR_RI telah menganggarkan dana kelurahan sebesar Rp 3 triliun .
Sementara terkait dengan dana desa, Presiden jokowi mengatakan bahwa dalam empat tahun belakangan, pemerintah telah mengucurkan anggaran sebesar Rp 187 triliun untuk pembangunan di desa-desa yang meningkat setiap tahunnya.
Pada tahun 2019 mendatang, pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 70 triliun untuk dana desa .
Kenaikan anggaran tersebut diminta oleh Presiden jokowi untuk benar-benar dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat pedesaan. Maka itu, pemanfaatan dana tersebut harus dikawal dan diawasi.
Presiden jokowi: Saya ingin agar pemanfaatan dana desa didampingi, dikawal, dan fokus mengurangi kemiskinan dan ketimpangan yang ada di pedesaan, mengembangkan ekonomi produktif, menggerakkan industri-industri kecil yang ada di pedesaan.
Sumber:media sosial kantor staff presiden
